Demo Pati, Prabowo Buka Suara, Minta Masalah Cepat Selesai

## Presiden Prabowo Sayangkan Demo Besar di Pati Akibat Kenaikan Pajak PBB, Minta Masalah Segera Diselesaikan

**Jakarta, Bisnis.com** – Gejolak sosial melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen. Demo besar-besaran yang terjadi pada Rabu (13/8/2025) telah menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, Presiden mengungkapkan rasa sayangnya terhadap polemik ini dan mendesak agar permasalahan segera diselesaikan secara tuntas.

Prasetyo Hadi, usai gladi kotor upacara Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, menyampaikan tanggapan resmi Presiden. “Secara khusus, Bapak Presiden belum memberikan pernyataan langsung, tetapi beliau menyayangkan kejadian ini. Respon beliau adalah harapan agar masalah ini segera terselesaikan,” jelas Prasetyo. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian yang cepat dan efektif, demi mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat Pati, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.

“Harapannya, masalah ini segera selesai. Jangan sampai mengganggu kehidupan masyarakat Pati, baik secara sosial maupun ekonomi, terlebih lagi di masa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan,” tegas Prasetyo. Pemerintah, tambahnya, mendorong semua pihak terkait untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Proses mediasi dan negosiasi diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar yang adil dan mengakhiri kebuntuan yang terjadi. “Semoga segera ditemukan jalan keluar yang disepakati bersama,” harap Prasetyo.

**Kronologi Demo dan Pencabutan Kebijakan Kenaikan Pajak**

Demo besar-besaran di Pati merupakan buntut dari rencana kenaikan pajak yang cukup signifikan. Bupati Pati, Sudewo, sebelumnya mengklaim bahwa keputusan kenaikan PBB sebesar 250 persen diambil setelah melalui rapat intensif bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati. Rencana tersebut, yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat beberapa hari sebelum aksi demonstrasi, mendorong Kepolisian Resor Kota Pati untuk menyiapkan pengamanan ketat guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam keterangan resmi yang dirilis melalui laman Humas Kabupaten Pati, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa penyesuaian tarif PBB dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Alasannya, penerimaan PBB di Kabupaten Pati selama ini dinilai masih rendah dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang, meskipun potensi wilayah Pati sebenarnya lebih besar.

Namun, gelombang penolakan yang massif akhirnya memaksa Bupati Sudewo untuk membatalkan rencana kenaikan tersebut. Dalam pengumuman yang disampaikan di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat (8/8/2025), didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati, Bupati memastikan bahwa tarif PBB akan kembali ke tarif periode 2024 dan selisih pembayaran akan dikembalikan kepada warga. Keputusan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengembalikan situasi kondusif di Kabupaten Pati.

**Kata Kunci:** Demo Pati, Kenaikan Pajak PBB, Presiden Prabowo, Bupati Pati, Jawa Tengah, Pajak Bumi dan Bangunan, Protes Warga, Penyelesaian Masalah, Hari Kemerdekaan

**(Catatan: Artikel ini telah diperpanjang dan detail kronologi ditambahkan untuk meningkatkan SEO dan daya tarik pembaca. Jumlah kata kunci juga ditingkatkan untuk optimasi mesin pencari.)**